PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Unri Kritisi Pemprov Riau (AMUK) BEM Universitas Riau membawa lima tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Rabu (12/8/2026).

Lima tuntutan tersebut berkaitan dengan persoalan pendidikan, tata kelola anggaran, lingkungan hingga aktivitas korporasi yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.

Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau Muhammad Azhari mengatakan, tuntutan tersebut disuarakan sebagai bentuk kritik mahasiswa terhadap kebijakan dan tata kelola Pemerintah Provinsi Riau.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang menghadapi defisit APBD, penundaan pembayaran kewajiban atau tunda bayar, persoalan infrastruktur hingga ancaman kerusakan lingkungan menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

“Hal ini yang akhirnya menjadikan kami membawa lima tuntutan utama. Yang mana, sangat membutuhkan reorientasi kebijakan anggaran dan pemulihan tata kelola secara menyeluruh,” kata Azhari.

Pertama, mahasiswa mendesak adanya pencairan dan perbaikan tata kelola anggaran beasiswa pendidikan. Mereka menilai pemenuhan hak pendidikan harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Kedua, AMUK BEM Unri meminta pemerintah mengevaluasi dana hibah yang diberikan kepada lembaga vertikal. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketiga, mahasiswa menyoroti persoalan abrasi pesisir serta konflik agraria yang berkaitan dengan deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah diminta memperkuat langkah penanganan sekaligus mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas.

Keempat, mahasiswa menuntut transparansi dalam tata kelola serta pengalokasian APBD. Mereka mendorong agar masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran daerah dan memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan publik.

Kelima, mahasiswa menyoroti ancaman truk over dimension over loading (ODOL) milik korporasi serta eksternalisasi biaya yang ditimbulkannya. Persoalan tersebut dinilai berkaitan dengan kerusakan infrastruktur dan dampak yang akhirnya harus ditanggung masyarakat.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa meminta dapat bertemu langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. Namun, SF Hariyanto sedang menjalankan kegiatan pemerintahan di Kota Batam.

Sejumlah pejabat Pemprov Riau kemudian menemui massa, di antaranya Asisten II Helmi D, Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Zulfahmi, Kepala Kesbangpol Boby Rachmat, Kepala Satpol PP Sri Sadono dan Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi.

Setelah menyampaikan tuntutan dan melakukan komunikasi dengan jajaran pemerintah daerah, ratusan mahasiswa BEM Unri akhirnya membubarkan diri sebelum pukul 16.00 WIB.***