PEKANBARU — Universitas Riau (Unri) mendorong agar penguatan sektor pangan, energi, dan sumber daya air di Provinsi Riau dilakukan dengan pijakan data dan kajian ilmiah yang komprehensif.

Dorongan tersebut mengemuka dalam audiensi pembahasan pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited bersama Pemerintah Provinsi Riau dan PT Palma Pertiwi Makmur di Ruang Rapat Parlaungan, Lantai III Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Kamis (13/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Unri diwakili Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Dr Ir Sofyan Husein Siregar MPhil, didampingi Andrian Perdana, SP MAgrSc.

Audiensi merupakan tindak lanjut atas permohonan PT Palma Pertiwi Makmur kepada Pemerintah Provinsi Riau terkait rencana pelaksanaan program KPBU Unsolicited. Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan karena pembahasan berkaitan dengan berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, hingga riset dan inovasi daerah.

Menurut Sofyan, keterlibatan perguruan tinggi penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan informasi yang kuat. Karena itu, Unri siap mengambil peran melalui penyediaan data dasar, pemetaan kondisi awal atau baseline study, analisis potensi dan persoalan, serta kajian sektoral.

“Unri melihat penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai agenda strategis yang membutuhkan dukungan data dan kajian ilmiah yang kuat. Unri sebagai perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata melalui baseline study dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara tepat dan terukur,” ujar Sofyan.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pemerintah dan dunia usaha. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berangkat dari asumsi, tetapi berdasarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.

Unri juga menekankan agar kontribusi akademik dalam program tersebut tidak berhenti pada penyusunan dokumen kajian. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif sehingga mampu diterjemahkan menjadi langkah pembangunan yang konkret.

“Kontribusi yang akan dilaksanakan ini diharapkan tidak berhenti pada penyusunan kajian, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan mendukung pengambilan keputusan pembangunan secara terukur. Dengan demikian, hasil kajian akademik dapat diterjemahkan menjadi langkah strategis yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Provinsi Riau,” lanjutnya.

Sofyan berharap keterlibatan Unri dalam pembahasan KPBU tersebut semakin memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan, riset, dan inovasi. Kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih terukur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.***