JAKARTA – Pemerintah memprioritaskan perbaikan sekolah dengan kondisi kerusakan berat, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, program revitalisasi sekolah telah menjangkau 55.451 satuan pendidikan di seluruh Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, mengatakan revitalisasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
" Sekolah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi proses pembelajaran," kata Yudhistira di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pada 2025 program revitalisasi telah menjangkau 16.167 sekolah. Capaian tersebut melampaui target awal sebanyak 10.450 sekolah, dengan tingkat penyelesaian pembangunan mencapai 99,96 persen.
Sementara pada 2026, hingga 20 Oktober, jumlah sekolah yang masuk dalam cakupan program mencapai 39.284 satuan pendidikan.
Menurut Yudhistira, penentuan sekolah penerima revitalisasi memperhatikan tingkat kerusakan bangunan dan kondisi wilayah. Sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi salah satu prioritas, disusul sekolah di daerah 3T dan wilayah yang terdampak bencana.
Program ini dilaksanakan menggunakan skema swakelola dengan penyaluran dana langsung kepada sekolah. Mekanisme tersebut sekaligus membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Kemendikdasmen mencatat, pelaksanaan revitalisasi telah melibatkan lebih dari 58.000 UMKM lokal dan menyerap sekitar 239.000 tenaga kerja.
Pemerintah berharap program revitalisasi dapat mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Dengan kondisi bangunan dan ruang belajar yang lebih layak, proses pembelajaran diharapkan berlangsung lebih aman dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.***

