PEKANBARU – Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menjadi perhatian, terutama terkait peluang peningkatan kesejahteraan dan perubahan status kepegawaian.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa setiap kebijakan penataan status maupun peningkatan penghasilan PPPK harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menyebutkan, Pemprov Riau pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penataan aparatur sipil negara (ASN). Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi fiskal agar tidak mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
"Pada prinsipnya, kita mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun, tentu harus dilihat juga kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai kebijakan tersebut justru memberikan beban yang terlalu besar terhadap APBD," ujar Syahrial, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Riau, jumlah PPPK di lingkungan pendidikan Pemprov Riau pada 2026 mencapai 12.271 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.149 orang merupakan PPPK penuh waktu dan 1.122 orang berstatus paruh waktu.
Tenaga guru menjadi kelompok terbesar dengan total 9.723 orang. Rinciannya, 9.144 guru berstatus PPPK penuh waktu dan 579 lainnya merupakan PPPK paruh waktu.
Selain guru, terdapat 2.392 tenaga tata usaha (TU), yang terdiri atas 1.907 PPPK penuh waktu dan 485 PPPK paruh waktu.
Sementara itu, pegawai pada dinas pendidikan berjumlah 137 orang dan pegawai cabang dinas sebanyak 19 orang, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
Di luar PPPK, lingkungan pendidikan Pemprov Riau juga memiliki 6.112 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, total aparatur di sektor pendidikan mencapai 18.383 orang.
Syahrial menjelaskan, besarnya jumlah pegawai tersebut membuat pemerintah daerah harus cermat mengatur komposisi belanja pegawai. Sebab, anggaran daerah juga dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan belanja pegawai tidak boleh mengurangi ruang fiskal yang diperlukan untuk menjalankan program prioritas pemerintah daerah.
"Jangan sampai belanja pegawai terlalu besar sehingga mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program-program pelayanan masyarakat. Karena itu, perlu ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pegawai dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Terkait harapan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK, Syahrial mengatakan pemerintah daerah harus terlebih dahulu menghitung kemampuan APBD serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Hal serupa juga berlaku terhadap peluang perubahan status PPPK penuh waktu menjadi PNS. Ia menegaskan, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus mengikuti regulasi dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Penataan status ini tentu mengikuti kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat. Ada tahapan serta mekanisme yang harus dipenuhi, termasuk mempertimbangkan masa kerja dan ketentuan seleksi yang ditetapkan," katanya.
Ia menambahkan, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan jumlah mencapai 12.271 orang, penataan PPPK sektor pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Riau. Pemerintah daerah harus mencari keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan, kepastian status kepegawaian, dan keberlanjutan kemampuan keuangan daerah.***

